Yogyapos.com (BANUL) - Para Lurah di Kabupaten Bantul menyambut positif jika Dana Keistimewaan (Danais) bisa digunakan untuk penanganan Covid-19. Bahkan mereka juga sangat menunggu dana tersebut segera direalisasikan. Sebab dana desa yang tersedia dan digunakannya sangat terbatas serta perlu penambahan dari sumber lain.
Pernyataan tentang hal itu setidaknya sebagaimana yang diungkapkan oleh Lurah Wonoklromo Pleret Mchrus Hanafi, Lurah Segoroyoso Pleret Miyadiyana dan Lurah Canden AKBP (Purn) Beja WTP.
“Faktanya penanganan Covid-19 melalui desa dan oleh FPRB memerlukan anggaran yang rasional. Sementara dana desa yang selama ini tersedia jumlahnya terbatas. Maka apabila danais bisa untuk digunakan untuk menangani Covid-19 adalah merupakan solusi yang tepat,” kata Machrus Hanafi.
Menurutnya, para personil FPRB sangat reelspon dalam bekerja, maka memerlukan anggran yang rasional untuk pengadaan APD yang cukup dan memenuhi standar kualitas. Selain itu juga membutuhlkan vitamin dan makanan yang bisa memenuhi kualitas imunitas bahkan biaya lainnya.
Hal senada disampaikan Bejo WTP ketika dihubungi melalui ponsel, menyatakan meski selama ini untuk menangani Covid-19 termasuk pemberian logistik dan vitamin kapada warga yang isoman bisa dilakukan dengan bergotong royong oleh warga. Namun jika itu dilakukan dengan waktu yang lama teeus menerus kemampuan masyarakat juga terbatas karwna erekonomiannya jugansedang sulit.
“Solusinya adalah diperlukan ketersediaan dana anggaran lagi. Pengadaannya bila bisa diambilkan dari Danais. Ini sangat berguna dalam percepatan pemberantasan dan penanganan Covid -19 oleh Pemerintah. Dan FPRB Kalurahan,” kata Beja.
Dihubungi terpisah, Miyadiyana, mengungkapkan sebenarnya dana dari Pemerintah Kabupaten juga cukup membantu FPRB Kalurahan Segoroyoso. Tetapi jika ada ketersediaan dana anggaran lainnya akan signifikan dan meringankan beban Pemerintah Kalurahan dan memperlancar ketugasan FPRB.
“Jika boleh dan regulasinya membolehkan bahwa danais bisa untuk dipergunakan menangani Covid-19, maka ini diharapkan dan ditunggu oleh Pemerintah dan FPRB Desa,” kata Miyadiyana.
Dikatakan, jika wacana itu diserujui dan menjadi kenyataan, maka reglasi dan cara pencairannya harus jelas dan praktis supaya memudahkan kelancaran ketugasan Pemerintah Kalurahan dan FPRB. (Supardi)
