Yogyapos.com (SLEMAN) - Dalam situasi penerapan PPKM level 4, Tim Pengadaan lahan pembangunan Trase Jalan Tol Yogya-Bawen mengelontorkan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) tahap kedua kepada warga terdampak proyek di Dusun Sanggrahan. Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, pada Rabu (4/8) hingga Kamis (5/8/2021).
Pgs Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (PT JJB), Oemi Vierta Moerdika menjelaskan, proses pembayaran terus digulirkan sebagai langkah percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), total yang dibayarkan pada tahap ke- 2 ini mencapai Rp 102 miliar.
"Situasi Pandemi dan Penerapan PPKM juga berpengaruh dalam proses pembayaran UGK, namun ini diupayakan jalan terus dengan metode penerapan protokol kesehatan yang ekstra ketat, seluruh warga dan tim yang hadir sebelum memasuki ruangan dilakukan tes antigen, kita sediakan pula tempat cuci tangan dan diwajibkan memakai masker selama acara berlangsung," kata Oemi Vierta Moerdika kepada yogyapos.com disela kegiatan, Rabu (4/8/2021).
Proses pembayaran UGK untuk kepentingan proyek Jalan Tol Jogja-Bawen sesi I atau ruas Yogyakarta-SS Banyurejo dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Wilayah DIY serta PT Jasamarga Jogja Bawen (PT JJB), dilangsungkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ekstra ketat.
"Pembebasan lahan Jalan Tol Jogja -Bawen seksi I ini kami targetkan selesai pada 2021," terang dia.
Oemi mengakui bahwa persoalan skema anggaran ini menjadi tantangan tersendiri, disamping kondisi pandemi Covid-19 yang tengah menerpa saat ini. Dibutuhkan alokasi anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk menuntaskan ruas di sesi I, sementara itu, alokasi anggaran tahap awal yang disediakan oleh LMAN baru menembus di angka Rp 365 miliar.
“PT Jasamarga Jogja Bawen telah berhasil melakukan pembayaran UGK, pada tahap kedua sesuai dengan target pada awal bulan Agustus 2021. Pembayaran UGK dilakukan sebanyak 96 bidang di Kalurahan Tirtoadi, totalnya sebesar Rp 102 miliar. Pembebasan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah, kami menyesuaikan alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah, semoga target kami dengan pemerintah bisa sejalan berikut dengan alokasi anggarannya,” ujarnya.
Rencana konstruksi, imbuh dia, ditargetkan akan diawali pada awal 2022, setelah diselesaikanya proses tender pada triwulan keempat di tahun ini.
“Selain tergantung alokasi anggaran yang diberikan pemerintah, dan juga persetujuan desain RTA yang masih menunggu dari Badan Pengatur Jalan Tol dan Jalan Bebas Hambatan dari Bina Marga,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol.
“Saya ucapkan terimakasih kepada warga yang telah menyerahkan aset dengan ikhlas, semoga uang ganti kerugian ini bisa berkah, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggantikan tempat tinggal atau aset yang dimiliki, jangan dipakai untuk hal yang sifatnya konsumtif,” tuturnya.
Bagi masyarakat yang terdampak namun belum mendapatkan UGK, pihaknya akan berupaya secepat mungkin, tergantung kesiapan pemerintah. “Untuk proses sudah dilakukan identifikasi seluruhnya, semoga proses pembayaran UGK bisa segera dilakukan,” tutup dia. (Eko Purwono/Met)
