Yogyapos.com (BANTUL) - Perhatian Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Joko Purnomo patut diacungi jempol dalam upaya menyejahterakan warga melalui proyek padat karya di wilayahnya.
Kedua pemimpin daerah ini bukan saja melahirkan kebijakan, tetapi juga terjun langsung melakukan sosialisasi realisasi dari program yang telah digulirkan. Sebab proyek padat karya pembangunan infrastruktur tahun 2022 merupakan program unggulan dan diandalkan di wilayahnya.
“Keadaan keuangan di Bantul sejak pamdemi Covid-19 secara unum banyak yang direcofusing untuk pemberantasan Covid-19. Sementara Bantul juga ingin tetap memperhatikan pembagunan infrastruktur. Maka solusinya melalui padat karya,” kata Abdul Halim kepada yogyapos.com, di Bantul, Minggu (30/1).
Pihakya bersama DPRD menyadari bahwa masyarakat Bantul memerlukan pembangunan infrastruktur. Maka kini merelaisasikannya melalui padat karya di 99 titik (paket). Setiap titiknya menghabiskan dana Rp 100 juta dari APBD. Pengerjaan diperkirakan Mei-Juni atau sehabis lebaran.
Selain itu Pemkab Bantul juga merencanakan mengadakan padat karya yang dananya dari Bantuan Kauangan Khusus (BKK) dari Pemerintah DIY. Namun tentang jumlah paket dan nilai anggrannya belum bisa diketahui pasti karena masih dalam penggodokan.
“Ini pengerjaannya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disnaketran) Bantul. Para tenaga kerjannya warga Bantul. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja sebagai salah satu upaya mengurangi pengangguran," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo mengatakan, pihaknya nenginginkan agar padat karya bisa dipahami masyarakat serta berjalan lancar.
“Saya sudah mesosialisasikan di beberapa titik lokasi di beberapa wilayah Kapanewon, antara lain Banguntapan, Imogiri, Sanden dan Pajangan. Warga, Pemerintah Desa/Kalurahan dan Pemerintah Kapanewon juga telah menyambut positif hal itu,” kata Joko.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Disnakertran Bantul Istirul Widhilastuti, menyampaikan pengerjaan proyek padat karya 2022 juga dilakukan koordinasi dengan pemangku wilayah yaitu Pemerntah Kalurahan (Lurah) dan Kapanewon (Panewu). Tujuannya agar lebih tepat dan terkoordinasi.
“Dalam hal ini peran para Lurah dan Panewu penting untuk kelancarannya,” tukasnya. (Spd)
