Yogyapos.com (BANTUL) - DPD Organda DIY menginginkan pembebasan atau keringanan pajak bagi kendaraan berplat nomor polisi kuning (untuk trayek angkutan orang). Kebijakan demikian demi meringankan beban bagi para pelaku usaha trannportasi, karyawan dan seluruh mitranya.
“Kami sudah mengajukan usulan itu kepada Pemerintah. Maka harapan kami semoga Pemerintah DIY atensif dan menyetujuinya, sehingga beban kami tidak terlalu berat. Tranportasi dan dunia pariwisata bisa mengeliat dan normal kembali,” kata Ketua DPD Organda DIY, F Hantoro, di sela pelaksanaan vaksinasi terhadap para pelaku transportasi yang diinisiasi Polres Bantul, di Imogiri Bantul, Jumat (27/8/2021).
Hantoro menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 yang berlanjut pemberlakuan PPKM telah berimbas pada tranportasi. Kondisinya memprihatinkan, secara umum yang dialami oleh ribuan pengusaha transportasi. Bisa dibilang maksimal hanya 10 persen yang tetap berjalan. Dengan kondisi seperti itu pelaku transportasi dan mitranya berat menanggung bebannya.
Bus GG sendiri yang jumlahnya sebanyak 38 unit (armada) dengan jumlah karyawan tetap 30 orang dan dengan mitra 72 tempat usaha juga hasil operasinya tidak cukup untuk pemenuhi kewajiban kepada para karyawannya.
“Jika dihitung, bahkan adanya pandemi dan PPKM dalam satu setengah tahun terahir menjadikan transaksi tranportasi yang hilang mencapai Rp 18 Triliun lebih atau sekitar Rp 1,2 Milar lebih per bulannya. Inilah kondisi riilnya yang menjadi alasan kami mengajukan pembesan pajak plat kuning,” tegas Hantoro.
Hantoro yang juga aktif di Kadin DIY dan anggota Badan Promosi Pariwisata DIY dan Kabupaten Bantul, juga menginginkan agar dunia parwisata segera bisa normal dan pulih kembali. Agar situasi dan kondisinya bisa segera pulih maka PPKM sebaiknya segera ditiadakan.
Berbagai upaya untuk mewujudkan herd immunity termasuk melalui vaksinasi kepada pelaku tranportasi dan yang lainnya dibutuhkan. Organda DIY juga menyambut positif dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut itu. (Supardi/Met)
