Yogyapos.com (BANTUL) - Para penghuni korban bencana tanah longsor yang sejak tahun 2019 hingga kini tinggal di rumah tempat relokasi Cempluk Rt 47 Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memerlukan sejumlah bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah untuk menunjang kesejahteraannya.
Merespon kebutuhan kesejahteraan tersebut, rombongan Komisi A DPRD Bantul melakukan kunjungan. Mereka melakukan dialog langsung menyerap dan berupaya menghadirkan solusi.
“Kami yang berjumlah 16 kepala keluarga (kk), memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana untuk keperluan hidup dan hingga kini belum ada. Berharap segera dibantu listrik rumah, bangket bukit, akses jalan dan peralatan peranian serta pertukangan,” kata sejumlah penghuni rumah relokasi Sutiyo (62), Sugi (60) dan Suparan l(58), saat menanggapi kunjungan Komia A DPRD Bantul, Senin (10/1).
Warga menmyatakan memerlukan bangket bukit karena rumah tempat tinggalnya di perbukitan. Membutuhkan listrik karena belum ada aliran. Membutuhkan akses jalan yang baik karena yang sudah ada belum layak dan masih jelek. Membutuhkan alat perukangan dan pertanian untuk bekerja. Selain itu juga perku sumur pompa.
“Kami tidak mungkin dan berat jika memenuhi kebutuhan itu Secar mandiri. Sebab tidak memiliki uang untuk mandiri karena pekerjannya hanya petani kecil,” keluh salah seorang warga.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Alim bersama Wakil Ketua Hj Surotun, Sekretaris Jumakir dan Anggota Novi Sarhati, menyatakan pihaknya merasa prihatin mengetahui kondisi di tempat relokasi. Maka diharapkan segera ada bantuan dari pemerintah.
“Kami akan mengawal agar segera ada bantuan bantuan itu dari Pemkab Bantul maupun pihak lainya sehingga para penghuni bisa hidup layak,” kata Agus Alim.
Tentang anggaran bantuan itu, berdasarkan info untuk alokasi dana pada tahun 2022 OPD-nya di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPU PKP).
Pada kesempatan sama, Kepala BPBD Bantul Agus Yuli Harwanto ST MT dan Bagian Logistik dan Peralatan, Dwi Wantoro ST, langsung mencatat dan membawa aspirasi ini. Namun berdasarkan informasi rencananya peganggaran ini mulai tahun 2022 yang semula melalui BPBD direncanakan beralih melalui DPU PKP Bantul.
Kepala DPU PKO Bantul, Bobot A A, mengatakan peralihan pengelolaaan anggaran dari BPBD ke DPU itu hingga kini masih dalam peralihan. Namun jika nantijya sudah jelas dan pasti, maka permintaann para penghuni tempat relokasi akan ditindak kanjuti sesuai mekanisma yang berlaku. (Spd)
