Yogyapos.com (SLEMAN) - Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih menyatakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan sosial di Kabupaten Bantul jangan dikaitkan dengan persoalan politik, melainkan harus obyektif, rasional dan transparan.
“Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas bantuan sosial harus deperlakukan sama. Siapapun yang mendukung saya atau tidak saat Pilkada harus terlayani semua,” kata Abdul Halim Muslih saat berbicara dalam Forum Pengentasan masalah sosial (kemiskinan), di Hotel Pandanaran Yogya, Jumat (17/2).
Disebutkan, semua responden yang berhak mendapatkankan kemudahan jangan diskriminasikan. Para petugas perangkat daerah Bantul baik yang dibawah lingkungan Pemkab Bantul dan yang swasta yaitu organsasi (kelembagaannya di masyarkat) seperti kelompok masyarakat jangan melakukan dikriminasi kepada warga miskin.
“Saya rasa ini penting dan harus diterapkan dengan seksama agar pengentasan kemiskinan bisa lebih baik maksimal. Intinya upaya penggentasan kemiskinan harus riil dan berhasil,”tambahnya.
Pengentasan kemiskinan harus dilakukan karena merupakan masalah penting. Di Agama Islam juga ada kewajiban bagi masyarkat kepada tetangganya. Muslim yang tidak peduli dan membiarkan tetangganya kelaparan tidak termasuk golongan orang yang beriman.
Sementara itu, Anggota Momisi A DPRD Bantul, Yasmuri, menyambut positif kebijakan Pemkab Bantul. Sehingga akan ikut mengawal upaya realisasi dari kebijakan tersebut.
Sedangkan Lurah Sendangsari Pajangan, Durori, berharap lurah juga dibatkan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan. Jangan sampai seperti yang terjadi sebelumnya, tidak dilibatkan namun justru sebagai pelaksana yang seringkali dianggap mempersult masyarakat.
Forum pengentasan kemiskinan ini dihadiri antara lain oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Bantul dan Fofum Peduli Risiko Bencana (FPRB). (Spd)
