Yogyapos.com (BANTUL) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Kabupaten Bantul menolak kunjungan kerja ke luar daerah dengan alasan anggaran bisa dialihkan untuk percepatan pemberantasan Covid-19.
“Sebenarnya hari ini ada jadwal kunker DPR Bantul ke luar daerah. Namun kami terpaksa tidak ikut berangkat. Alasannya ekonomi yaitu anggaran yang dipergunakan kunker untuk dialihgunakan untuk mendorong percepatan pemberantasan Covid-19 di Bantul,” ungkap Ketua FPKS DPRD Bantul, Arif Haryanto, Kamis (1/7/2021).
BACA JUGA: https://www.yogyapos.com/berita-pks-bantul-ikuti-pelantikan-pengurus-serentak-3589
Ditambahkan, selain itu alasannya juga efesiensi dana anggaran yang ada juga bisa digunakan ke masyarakat yang terpapar Covid, meski mekanismenya juga harus ada dan sesuai dengan ketentuan.
FPKS mendorong prokes. Sikap seperti ini juga untuk memberikan ajakan agar masyarakat sadar prokes dan hidup hemat. Mendukung Pemkab Bantul dalam memberantas Covid-19. Ini juga merupakan alasan kesehatan tetkait banyak konstituen dewan di berbagai wilayah yang terpapar Covid. Jumlah penderitanya di Bantul juga semakin terus bertambah.
Ini juga sebagai dukungan Surat Instruksi (SE) Bupati Bantul Nomor 15/Isntr Tahun 2021. SE ini tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPPK Mikro).
BACA JUGA: https://www.yogyapos.com/berita-pks-sleman-tiga-bulan-rekrut-5005-anggota-baru-3991
“Secara eksplisit memang kami tidak tersebut dalam SE itu karena dewan bukan bawahan dari Bupati, tetapi untuk Sekretaris DPRD otomatis termasuk. Ini karena bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karenanya, maka FPKS mengusulkan kepada Pimpinan Dewan/DPRD untuk menunda kunjungan kerja dengan berdasar pada semangat SE Bupati tersebut yang intinya untuk pemberantasan Covid-19,” tandasya. (Supardi)
