Yogyapos.com (BANTUL) - Tujuh instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Bantul menerima penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Perwakilan DIy.
Ketujuh instansi tersebut, DPMPTSP, Puskesmas Banguntapan II, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dikpora, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Bambanglipuro. Semuanya sekaligus mendapatkan prestasi sebagai zona hijau.
Penyerahan penghargaan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan DIY Budhi Masthuri SH kepada masing-masing Kepala OPD, di Ruang Kerja Bupati Bantul, Kamis (9/2/2023).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri SH, mengatakan ada dimensi yang berbeda pada penilaian tahun 2022. Selain penilaian dokumen standar palayanan, pihaknya juga melakukan wawancara dan survey terkait implementasi pedoman tersebut oleh para petugas penyelenggara pelayanan.
“Meski semua instansi Bantul yang dinilai masuk kategori zona hijau, pihaknya berharap pada penilaian berikutnya, pencapaian nilai dapat ditingkatkan agar dapat menembus 10 besar peringkat nasional, karena saat ini posisi Bantul masih berada di 20 besar nasional,” tukasnya.
Ombusmen juga berharap penilaian ini tidak semata-mata dijadikan tujuan akhir pengadaan pelayanan. Namun sebaliknya dapat menjadi pemacu untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada dan demi kemajuan masyarakat.
“Dalam penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman, DPMPTSP Bantul memperoleh nilai tertinggi yakni 94,48; disusul kemudian Puskesmas Banguntapan II dengan nilai 94,34; Dinas Sosial 91,31; Dinas Dukcapil 91,21; Dinas Dikpora 90,92; Dinas Kesehatan 89,58; dan Puskesmas Bambanglipuro 88,20,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMTPSP Bantul, Dra Annihayah MEng, menyebutkan pihaknya senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Salah satunya melalui penyusunan maklumat layanan. “Total saat ini kami memiliki 50 standar pelayanan yang disusun dan dipatuhi oleh seluruh aparatur yang dimiliki,” ungkap Annihayah.
Sedangkan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, meminta kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung terhadap publik untuk terus mengevaluasi layanannya.
“Pelayanan akan terus ditingkatkan baik itu dari sisi sumberdaya manusianya, peralatan, maupun sistemnya,” tegas Abdul Halim. (Spd)
