Yogyapos.com (JAKARTA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban. Menurutnya akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pem bangunan nasional.
BACA JUGA: Raudi Akmal Ditahan di Wirogunan, Begini Sikap PAN Sleman
Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri dan menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.
BACA JUGA: Presiden Terima Lencana Emas KTNA, Diakui Berpihak pada Petani dan Nelayan
Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.
BACA JUGA: RI Berkomitmen Dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja
Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagak erjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.
BACA JUGA: Wamen Nezar: Literasi Digital Kini Fokus pada AI dan Perangi Hoaks
"Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti 'HRD negara', kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujar Yassierli.
BACA JUGA: Menteri Kependudukan Temui Kader TPK di Tamanmartani, Begini Pesannya
Langkah itu lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas. Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition).
BACA JUGA: Korem 072/Pmk Bekali ASN dengan Penguatan Karakter Kebangsaan
Di balik berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor i nformal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.
BACA JUGA: Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polda DIY Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
BACA JUGA: Hasto Wardoyo Lepas Kontingen HW DIY ke LPB V Nasional, Bawa Nama Harum Yogya
Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building. Sementara itu, aspek sosial difokuskan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
BACA JUGA: UMKM Sleman Didorong Naik Kelas, Penguatan Legalitas hingga Digitalisasi Jadi Fokus
Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-ce ntric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Kabupaten Sleman Jadi Salah Satu Lokasi Pilot Project Nasional Digital Perlinsos
Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Pergelaran MORSA di Purawisata Berambisi Lahirkan Ekosistem Seni Berkelanjutan
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA: Peluncuran Program RBI Sleman, Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publ ik yang berkualitas.
BACA JUGA: DPRD Sleman Berharap Pelayanan PBG Dipercepat, Warga Diimbau Tak Gunakan Calo
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Budi. (*/Met)
