Yogyapos.com (BANTUL) - Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad memperkuat Birokrasi Lincah dan Mrantasi untuk mempercepat pelayanan sesuai ketentuan, yaitu birokrasi pemerintahan yang praktis dan berprogres pada hasil kerja sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Alasannya bahwa berdasarkan pengalaman yang telah kami terapkan ternyata hasilnya sangat signifikan. Oleh karena itu mulai awal tahun 2023 akan semakin diperkuat lagi melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada,” ungkap Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, saat berbincang tentang realisasi progres pembangunan Bantul tahun 2022, di ruang keranya, Kamis (12/1/2023).
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-pns-polri-dan-tni-di-bantul-menggelar-perayaan-natal-bersama-9413
Berkat upaya tersebut, Abdul Halim mengungkakan secara umum realisasi progres pembangunan di Bantul tahun 2022 dapat tercapai semuanya. Artinya ada beberapa yang masih program dan perlu dicermati karena kekurangannya, namun disisi lain ada yang melebihi target.
“Diantara bukti keberhasilan, misalnya beberapa tahun terahir di bidang pengelolaan keuangan Pemkab Bantul 10 kali berturut-turut memperoleh prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten yang berhasil dan berprestasi melakukan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Pusat,” tambah Halim.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-menu-gurami-bakar-baleroso-jakal-nikmatnya-hmmmm-9410
Ia juga menuturkan, tentang program Bantul bebas sampah bahwa di setiap kalurahan juga telah terbentuk pengolahan sampah. Demikian pula di setiap dusun juga telah ada rumah pengelolaan sampah.
Dalam mendukung itu semua Pemkab Bantul juga telah mengalokasikan anggaran Rp 50 juta per dusun untuk menanggulangi sampah, stunting dan pengotimalan PAUD yang arahnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan.
Kini kemiskinan dan stunting mengalami penurunan 6,67 persen dibandingkan tahun 2021. Untuk mempercepat capaian itu maka pada tahun 2023 ada pemangkasan birokrasi melalu perampingan struktur organisasi di OPD. Nanti di OPD sudah tidak lagi ada Kasi (Kepala Seksi). Melainkan Kepala OPD dan komando yang arah kerjanya langsung Kabid (Kepala Bidang). Ini untuk memangkas birokrasi layanan agar dapat lebih cepat dengan hasil progres maksimal. Semua Pimpinan OPD, Sekda, Asisten dan pegawai harus aktif dan kreatif.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-diresmikan-rumdis-wabup-bantul-menelan-biaya-rp-42-m-9408
“Kami akan lebih tekankan bahwa adanya satu arah dan tujuan antara OPD satu dengan yang lainnya, satu arah dan tujuan ke produktivitas dan pencapaian program kerja. Diharapkan sudah tidak lagi egoisme OPD. Meski masing-masing OPD tetap bertanggunh jawab kepada program kerjanya tetapi juga harus peduli dan ikut aktif kreatif dalam menyukseskan pembangunan yang,” lanjut Halim.
Program pembagunan yang ditekankan dalam pencapaian hasil kerja diperlukan sistem keryokan (bersama) oleh OPD antara lain mewujudkan Bantul layak anak hingga predikat tingkatan puncak (tertingi). Selain itu juga bebas stunting dan bebas sampah. (Spd)
