Yogyapos.com (SLEMAN) – Pasca penetapan hasil Pemilu 2024 dan berlanjut Pilkada serentak 2024 mendatang, menimbulkan dampak meningkatnya suhu politik di berbagai daerah. Tahapannya sangat rawan terjadi gesekan di masyarakat, baik gesekan yang langsung terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.
Pernyataan tersebut disampaikan Panewu Anom Kapanewon Tempel, Dyah Purwanti dalam acara Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini Konflik Sosial Menjelang Pilkada Sleman Tahun 2024, di Griya Dhahar Taman Merdiko Sono Kulon Tempel, Selasa (4/6/2024).
BACA JUGA: Sepuluh Personel Polri Kawal Ketat Buronan Nomor Satu Kepolisian Thailand
Kegiatan diinisiasi Pemerintah Kapanewon Tempel menghadirkan narasumber Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sleman.
“Isu ini menjadi problem klasik pada setiap gelaran Pemilihan. Oleh karena itu, Pemerintah Kapanewon Tempel perlu memfasilitasi sosialisasi cegah dini dan deteksi dini konflik sosial menjelang Pilkada Sleman 2024 bagi FKDM dan FPK yang ada di lingkungan Kapanewon Tempel,” ujar Dyah.
Panewu Anom Kapanewon Tempel, Dyah Purwanti dan para narasumber || YP-Ist
Menurut Dyah, demokrasi di Kabupaten Sleman khususnya di wilayah Tempel sudah sangat baik karena masyarakat memiliki ruang untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan aspirasi melalui organisasi. Pihak mengajak seluruh forum-forum yang ada dalam hal ini FKDM dan FPK tingkat Kapanewon untuk berkolaborasi guna deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masa pilkada.
BACA JUGA: Jajaran Laptop ASUS AI Hadir di Yogyakarta, Ini Ragam dan Speknya
“Saya yakin, masyarakat Kapanewon Tempel sudah pintar, mampu dengan bijak memilih, memilah dan menilai calon terbaik pada Pilkada nanti. Mari kita jaga Tempel tetap kondusif seperti saat ini, jangan ada gontok-gontokan antar ormas, jadilah teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI,” tandasnya.
Ketua FKDM Kabupaten Sleman, Saridjan menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi serta peranan FKDM dalam upaya pencegahan dini dan deteksi dini terhadap konflik yang bisa saja terjadi jelang Pilkada Sleman.
BACA JUGA: Usai Sarasehan Pancasila, Bupati Bantul 'Diserbu' Emak-emak Dusun Cebongan
“Upaya yang dilakukan diantaranya menekankan transparansi data dan informasi publik untuk memastikan netralitas KPU dan Bawaslu,” kata Saridjan.
Selain itu, diperlukan membangun kerjasama dengan kementrian/lembaga dan organisasi masyarakat untuk membangun persatuan, toleransi dan penghormatan pilihan. Mengembangkan materi sosialisasi dan pengawasan partisipatif dengan menyesuaikan pada kondisi yg dibutuhkan keadaan setempat
“Diperlukan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital (media sosial),” ungkapnya.
BACA JUGA: Sidang Kepemilikan Senpi Ilegal Oknum Perangkat Desa Sindumartani Memasuki Pemeriksaan Saksi
Sedangkan Muhammad Nur Kholis selaku Ketua FPK Sleman menyampaikan kedudukan kalurahan dalam sejarah Indonesia serta basisnya dalam ketahanan ideologi.
“Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, kalurahan harus memiliki norma dan tata nilai yang menjadi dasar negara dan menjadi ujung tombak pembangunan serta salah satu pilar keberlangsungan negara,” tandas Nur Kholis.
BACA JUGA: Di Sleman Harga Ternak Kurban Stabil, Tersedia 8.450 Ekor Sapi
Sebagai forum pembauran kebangsaan, jelas dia, diharapkan dapat menjaga kerukunan hubungan di masyarakat, FPK harus jadi forum pengenalan nilai nilai budaya dan tradisi, serta harus menciptakan harmonisasi untuk menjaga Kebhinekaan.
“FPK sebagai lembaga yang di dalamnya beranggotakan tokoh dari berbagai etnis, suku, agama dan bangsa harus menciptakan sebagai FPK yang berkarakter Pancasila, baik di tingkat Kapanewon maupun di Kalurahan masing-masing,” imbuhnya. (Opo)
