Yogyapos.com (MAGELANG) - Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Aliansi Tepi Barat Magelang mengutuk keras dugaan penembakan yang menimpa anggotanya pada saat digelar kegiatan HUT sebuah partai politik, di wilayah Kabupaten Magelang pada Minggu 16 Januari 2022 lalu. Pihaknya juga mendesak kepada Kepolisian untuk menindak tegas para pelaku.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Jendral GPK Aliansi Tepi Barat, Yanto Pethruk kepada awak media, di Ruko Pojok Deyangan, Mertoyudan. Hadir pula pada kesempatan tersebut Jendral Front Aliansi Umat Islam Bersatu (FA UIB) Jateng-DIY, Anang Imammudin.
“GPK Aliansi Tepi Barat dan GPK Militan mendesak agar segera menangkap pelaku penembakan dan meminta panitia HUT PDI Perjuangan di Kabupaten Magelang untuk bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum,” tegas Yanto.
Sementara itu, Jenderal Front Aliansi Umat Islam Bersatu (FA UIB) Jateng-DIY, Anang Imammudin juga mendesak hal yang sama. Yakni agar kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut, serta memproses secara hukum pelakunya.
"Terkait dengan insiden penembakan terhadap saudara kami dari GPK Militan yang merupakan sayap dari GPK Aliansi Tepi Barat, kami menuntut untuk diungkap seadil-adilnya, untuk dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku, karena teman-teman mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api," ungkap Anang.
Anang menepis beredarnya informasi di media sosial yang pernyataannya menyudutkan dirinya. Sebaliknya yang bersangkutan malah berharap suasana kondusif dan aman di Magelang dapat terjaga dengan baik.
"Kemarin sempat viral berita ini di berbagai medsos soal informasi yang dipotong-potong. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan bahwa itu tidak benar. Sangat tidak benar jika kami mengatakan siap melawan, kami siap berbenturan. Nah pada kesempatan ini sekali lagi kami nyatakan kronologis yang sebenarnya, korban tertembak pada bagian punggung dan terlempar batu, kami punya dokumen video-video sebagai barang bukti,” tandasnya.
Dirinya juga mendesak agar peredaran minuman keras (miras) di wilayah Magelang untuk ditertibkan.
“Masalah miras, kami memiliki bukti-bukti bahwa minuman keras menjadi biang keladi dari bentuk tindakan kejahatan maupun tindakan melawan hukum, maka kami mendesak peredaran miras untuk diberantas,” imbuh dia. (Opo)
