Yogyapos.com (BANTUL) - DPW Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) Yogya - Jawa Tengah resmi terbentuk. Kehadirannya bertujuan memberikan edukasi sehingga terbentuk SDM yang unggul dalam hal kompetensi dan kompetisi. Selain itu juga melakukan pendampingan klien terkait permasalahan dalam hal perpajakan, hukum serta perdagangan.
Peresmian DPW yang ke-4 ini ditandai dengan deklarasi penyerahan pataka dari Ketua Umum AHBI Petrus Loyani kepadaKetua DPW AHBI Jogja-Jateng Maharani yangberlangsung di Ros In Hotel di Jalan Ringroad Selatan Bantul, Kamis (22/9/2022).
Sekretaris DPW AHBI Yogya - Jateng, Intan Pranandari SSi menjelaskan dalam bidang edukasi pihaknya akan menyelenggarakan pendidikan khusus bersertifikat dan tersumpah dalam tujuh bidang, antara lain Pengacara atau Konsultan Perpajakan, Konsultan Fraud Audit, Konsultan KHI, Konsultan Kepailtan, Konsultan Pasar Modal, Konsultan Perbankan dan Konsultan Perdagangan Internasional.
“Untuk para fresh graduate, pebisnis, akademisi ataupun praktisi dapat mengupgrade ilmunya pada tujuh bidang. Untuk masalah penanganan kasus biasanya yang saya hadapi berasal dari klien akademisi atau pebisnis mereka akan bertemu dengan pelaku bisnis yang mengalami permasalahan perpajakan, dari situ kita dapat membantu mereka untuk sadar pajak, tertib pajak sehingga dalam menjalankan usahanya merasa aman nyaman dan lebih percaya diri ke depan,” jelas Intan Pranandari disela kegiatan.
Ketua DPP Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) DIY Muhammad Lutfi
Dirinya berharap, keberadaan AHBI dapat mencerdaskan dan meningkatkan keahlian masyarakat secara luas terutama dalam hal perpajakan, bisnis, hukum dan perdagangan.
“Kami berharap dari ilmu yang kita tularkan menjadi amal jariyah bagi kami, kemudian kita sebagai seorang profesional itu dapat membantu mereka dalam menangani aktual permasalahan yang dihadapi,” tutur dia.
Ketua DPW AHBI Jogja-Jateng, Maharani SE MAK CTC menambahkan, kehadiran akademi ini sejalan dengan misi Pemerintah dalam hal pendidikan yakni untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pihaknya hadir dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul dalam hal kompetensi dan kompetisi.
“Deklarasi ini menandai bahwa Kantor Sekretariat DPW AHBI Yogya-Jateng berada di Jalan Imogiri Timur Km 10 Wonokromo Pleret Bantul telah resmi dibuka, kita akan membina untuk masyarakat umum terutama profesional, akademisi dan praktisi agar menjadi SDM unggul,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum AHBI, Petrus Loyani SH MH MBA CBL CTL mengatakan, sebelum dibuka di wilayah Yogya-Jateng, sejumlah DPW telah dibentuk, antara lain Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Jatim - Bali.
“Dalam dunia profesional dan bisnis itu selalu terjadi dua hal, yaitu kolaborasi dan kompetisi, semua orang tentunya ingin menang, bagaimana untuk menjadi pemenang maka dia harus punya keunggulan terkait kompetensinya dan keunggulan kompetisinya, yaitu dengan strategi berkompetisi secara fair sesuai kaidah moral dan hukum,” ungkap Petrus.
Menurutnya kehadiran AHBI sangat relevan dengan Kampus Merdeka atau belajar merdeka yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan kebijakan Kemenristekdikti. Oleh karenanya sejumlah kampus telah menjalin kerjasama dengan pihaknya.
“Eksistensi dan kehadiran AHBI memiliki visi dan misi yang lebih makro, kami memaknai manusia merdeka adalah manusia yang bebas dari semua ketidakberdayaan khususnya bidang ekonomi, maka manusia bisa memiliki freedom of finance kalau dia memiliki keahlian dan moralitas yang baik,” ungkapnya.
Kantor Sekretariat DPW AHBI Jogja-Jateng berada di Jalan Imogiri Timur Km 10 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret, Bantul || YP-Eko Purwono
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bantul, Suparman menyatakan apresiasi dan menyambut baik telah diresmikannya DPW AHBI Yogya-Jateng yang berkantor di Bantul.
“Ini menjadi salah satu pilihan pada masyarakat, ini profesi itu belum banyak yang digeluti, semoga keberadaan AHBI berkembang terus sejalan dengan program pemerintah, terutama dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum bisnis, ini yang perlu di antisipasi,” ungkap Suparman.
Ketua DPP Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) DIY Muhammad Lutfi Setiabudi ST mengatakan selaku kontraktor dirinya mengaku bukan orang yang ahli pajak oleh karena itu kita harus bergandengan dengan pengacara pajak atau pengacara perbankan.
“Dengan keberadaan DPW AHBI Yogya-Jateng kami berharap akan menularkan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa kita para profesional menjadi konsultan hukum perpajakan baik untuk pribadi maupun instansi yang diwakili. Sehingga kita tidak salah langkah, karena bisa saja orang melakukan pelanggaran karena tidak tahu," ujarnya. (Opo)
