Yogyapos.com (SLEMAN) - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo ikut menandatangani Deklarasi Anti Perundungan sebagai salah satu komitmen menjadikan Sleman layak anak, di SMPN 2 Pakem, Sabtu (24/9/2022).
Kustini menyampaikan apresiasinya untuk langkah konkret SMPN 2 Pakem dalam mengantisipasi kejadian perundungan melalui Deklarasi Anti Perundungan.
“Deklarasi anti perundungan ini sejalan dengan Pemkab Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak dalam memenuhi hak hidup anak-anak di Sleman,” ungkap Kustini.
Deklarasi bersama Anti Perundungan || YP-Agung DP
Kustini menuturkan kasus perundungan anak-anak kerap terjadi dan dapat memberikan dampak yang serius bagi perkembangan anak terutama dari mental anak.
Dalam meminimalisir terjadinya perundungan perlu melibatkan banyak pihak sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak baik di sekolah maupun dilingkungan lainnya.
Berdasarkan hal tersebut Kustini mengajak semua pihak untuk memerhatikan aktivitas setiap anak di lingkungannya masing-masing untuk meminimalisir adanya perundungan.
Sementara itu Kepala Sekolah SMP 2 Pakem, Tri Worostyaningsih mengatakan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para siswa pihaknya tidak hanya melakukan deklarasi anti perundungan. Namun juga memberikan wadah bagi para siswa untuk menyalurkan setiap minat dan bakat dalam berbagai kegiatan.
Bupati Kustini menorehkan tandatangan dukungan
Sekolah memberikan wadah kegiatan melalui gelar kreativitas seperti seni budaya dan kegiatan lainnya sehingga para siswa dapat fokus mengembangkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Kemudian seluruh hasil karya para siswa SMP 2 Pakem ini di tampilkan kegiatan deklarasi tersebut.
BACA JUGA: https://www.yogyapos.com/berita-pembunuhan-janda-di-pakem-terkuak-setelah-7-tahun-misterius-3226
Hasil karya ini, hasil karya terdiri dari karya seni seperti lukisan, berbagai kreasi olahan makanan, terian tradisinal dan karya lain. Deklarasi Perundungan ini merupakan project pelajar pancasila yang diinisiasi oleh siswa kelas 7 SMP N Pakem yang melibatkan sekolah, pemerintah, TNI, Polri dan orang tua siswa. (Agn)
