Yogyapos.com (JAKARTA) - BPJS Kesehatan memberikan penghargaan anti kecurangan dan anti gratifikasi kepada pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), unit kerja di BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta ini, dihadiri Menteri Kesehatan RI, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga terkait lainnya.
BACA JUGA: Kejari Sleman Gandeng Kalurahan Condongcatur Lakukan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
Dalam keterangan tertulis yang diterima yogyapos.com, Sabtu (9/12/2023), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan penghargaan ini merupakan, apresiasi bagi segenap pihak yang terus bersinergi dan berkomitmen untuk terus melawan kecurangan (fraud) dan gratifikasi demi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Program JKN.
BACA JUGA: Kampanye Terbuka Paslon AMIN akan Berlangsung di Stadion Kridosono
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, khususnya pada penyelenggaraan Program JKN,” kata Ghufron.
Ghufron menjelaskan, sebagai organisasi dengan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana amanah peserta JKN, tentu terdapat potensi terjadi kecurangan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian terhadap dana yang dikelola.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada tim PK-JKN Kabupaten Magelang, Kota Binjai dan Kabupaten Karo atas penanganan tindakan kecurangan terbaik, untuk tim PK-JKN tingkat provinsi, penanganan kecurangan terbaik berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah.
BACA JUGA: Dua Lurah Mewakili 'Paman Usman' Melaporkan Ade Armando ke Polda DIY
Selain itu memberikan penghargaan Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan dan Anti Gratifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto, Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur dr Hamzah dan Walikota Malang Periode 2018-2023, Sutiaji.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan pembiayaan kesehatan.
“Kementerian Kesehatan tentu menginginkan belanja kesehatan yang dilakukan tentu efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Budi.
BACA JUGA: Eko Darmanto Mengenakan Rompi Oranye dan Diborgol, Disangka Terima Gratifikasi dan TPPU Rp 18 M
Budi mengungkapkan saat ini salah satu belanja kesehatan terbesar dilakukan BPJS Kesehatan melalui Program JKN. Pada tahun 2022 jumlah biaya manfaat mencapai Rp 113,47 triliun dan diprediksi meningkat mencapai sekitar Rp 150 triliun. Dari dana tersebut tentu ada potensi penyalahgunaan, namun saat ini program JKN sudah memiliki sistem pencegahan dan penanganannya. (*/Opo)
