Yogyapos.com (BANTUL) - Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan Wabub Joko Purnomo berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem melalui tindakan nyata. Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin, salah satunya dengan cara mengumpukan semua Lurah untuk membikin program yang efektif.
“Berdasarkan perkembangan data bahwa jumlah kemiskinan di Bantul bertambah, kini mencapai sekitar 27.510 jiwa atau sekitar 8.000 KK. Ini masalah serius harus diatasi bersama,” kata Abdul Halim Muslih saat memimpin SosialisasI Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Pendapa Parasamya Bantul, Selasa (1/11/2022).
Diungkapkan, angka kemiskinan antara satu kalurahan dengan kalurahan lain berbeda. Salah satu contoh di Mulyodadi Bambanglipuro yang berdasarkan data jumlah warga miskin mencapai 448 jiwa, tergolong tinggi.
Untuk mengatasi itu dengan secepatnya maka seluruh Lurah harus melakukan langkah riil untuk mengatasinya. Ini melalui verifikasi data ke lapangan, melapor kan ke Dinsos dan membuat program yang efektif.
"Terdapat beberapa faktor kemiskinan, diantaranya kurang infrastruktur dan fasilitas serta mental. Yang disebabkan karena mental adalah yang paling sulit diatasi,” tambah Halim.
Mengatasi itu, dana anggarannya dapat dipersiapkan mempergunakan APBD dan APBDes dan CSR (bantuan). Sehingga sesuai Instruksi Presiden, Indonesia bebas kemiskinan 0 persen di tahun 2024.
Sementara itu, Joko Purnomo, menegaskan berdasarkan data kemiskinan yang tiba-tiba muncul dari Pemerintah Pusat (Kementerian PMK) belum lama ini jumlah kemiskinan di Bantul ada sekitar 145.000 jiwa. Ini tidak ada by namenya. Data itu setelah diverifikasi oleh Bantul dan Bapeda DIY disimpulkan menjadi.27.000 jiwa.
"27.000 jiwa ini setidaknya yang harus kita atasi. Hasil pendataan dari.seluruh lurah secara valid segera dilaporkan ke Dinsos Bantul dan segera ditindak lanjuti dilaporkan ke Pemerintah Pusat. Ini hasilnya harus riil agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik," ungkap Joko.
Mereka yang miskin harus dimasukan dan berhasil memperoleh haknya melalui Jaring Pengamanan Sosial (Jampes). Selain itu diusulkan dan dimasukan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Terkait hal ini, para lurah sepakat dan bertekad akan melakukan langkah itu untuk mengatasi kemiskinan yang ada. (Spd)
