Yogyapos.com (BANTUL) – Rencana pembangunan jalan Tol Solo-Yogya-Bandara YIA Kulonprogo, diperkirakan akan menimbulkan konsekwensi pembebasan tanah di Kalurahan Argosari dan Sedayu Bantul.
Rencana tanah di dua kalurahan tersebut terungkap dalam acara sosialisasi yang berlangsung di Gedung Parasamya Pemkab Bantul, Jumat (14/10/2022). Sosialisasi dilakukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Drs Krido Supriyatno SG MSi, PPK Pengadaan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Dian Hardansyah ST MSi, General Manager Lahan dan Utilitas PT JHN Argo Makmur Muhammad Tilawatil Amin.
Hadir dan membuka acara ini Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih didampingi Sekda Bantul Drs H Helmi Jamharis serta Asisten II Bambang Guritno, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul Supriyanto, sejumah Panewu dan Lurah yang wilayahnya terkena untuk proyek ini yaitu Sedayu dan Kalurahan Argosari dan Argodadi.
“Kami Pemkab Bantul menyambut positif dan gembira dengan adanya rencana pembangunan ini. Siap untuk ikut menyukseskan sesuai dengan kewenangnya,” kata Halim saat membuka sosialisasi ini.
Abdul Halim mengungkapkan, keberadaan jalan tol sudah menjadi keniscayaan untuk peningkatan perekonomian lainnya untuk masyatmrakat oleh Pemerintah.
Sementara itu, Krido Supriyatno, menjelaskan panjang jalan tol ini sekitar 38,75 km untuk 6.173 bidang membentang wilayah Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Dengan lahan seluas sekitar 5.033.500 M2. “Atau untuk Wilayah Bantul, masing-masing Argomulyo sekitar 272.044 M2 dan Argosari sekitar 114.000 M2 atau kesemuanya terdiri sekitar 663 bidang,” katanya.
Dalam pembangunan ini ada yang prinsip tidak boleh menerabas cagar budaya sebagaimana diamanatkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY. Ini semua tujuannya untuk kebaikan terhadap pembagunan jalan tol in.
Tim pengadaan lahan segera dibentuk. Sosailaisasi kepada warga yang berada di Argomulyo dan Argosari direncanakan segera dilakukan pada awal November 2022.
Sementara itu, Dian Hardiansyah, mengungkapkan awal tahun 2023 diharapkan pengadaaan tanah sudah beres dengan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun. (Spd)
