Yogyapos.com (BANTUL) – Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Namun kepedulian untuk mencari calon pemimpin bangsa (Presiden) mulai meruak. Salah satunya seperti yang akan dilakukan Universitas Alma Ata Yogyakarta melalui dialog kebangsaan, pada Senin (18/7/2022) mendatang.
Dialog atau diskusi kebangsaan bakal digelar di Menara Al Musthofa kampus Universitas Alma Ata, Jalan Ringroad Barat, Kasihan, Bantul. Menghadirkan tokoh-tokoh ternama seperti Dr (HC) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Prof Dr Azyumardi Azra, dan Prof Dr H Hamam Hadi. Ini memang sengaja diorientasikan menyongsong pesta demokrasi akbar 2024 mengusung tema ‘Memilih Pemimpin Yang Bersih dan Tangguh di Tahun 2024? Bisa!’. Urgensiatas kebutuhan sosok pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat menjawab berbagai tantangan Indonesia kedepan dan upaya membangun kesadaran publik dalam memilih sekaligus mengawal proses pemilihan umum menjadi landasan tema darikegiatan tersebut.
Rektor Universitas Alma Ata Prof Dr Hamam Hadi mengungkapkan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 menempatkan Indonesia di ranking 96 dari 180 negara dengan perolehan skor 38. Meskipun capaian nilai mengalami kenaikan satu tingkat dari posisi 37 pada tahun sebelumnya, Indonesia tetap berada di bawah rata-rata IPK global dengan skor 43. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi masih menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi negeri ini.
Di sisi lain, darilaporan Kemenkeu mengungkapkan bahwa cengkeraman pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir berdampak pada defisit anggaran yang mengakibatkan hutang Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 melonjak sebesar 10,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan tahun 2019. Ketidakstabilan ekonomi dan ancaman resesi dunia, terlebih karena faktor perang Rusia-Ukraina, membuat pemerintah Indonesia mengalami lebih banyak tekanan ekonomi maupun geopolitik.
“Masa depan Indonesia ditentukan dari kehadiran para pemimpin yang mampu menanggulangi permasalahan internal dan eksternal tersebut. Ditambah lagi, keberagaman Indonesia belakangan terancam oleh kemunculan paham-paham eksklusivisme agama yang berpotensi pada ketegangan maupun tindakan kekerasan,” katanya, Jumat (15/7/2022) sore.
Menjelang pemilu, isu berbasis agama kerap dimainkan demi menarik simpati massa secara cepat. Namun, cara berpolitik semacam itu sangat berharga mahal karena harus mempertaruhkan integritas bangsa.
Di samping itu, politik negara kita juga sangat dibebani oleh kepentingan oligarkis yang hanya memperjuangkan keuntungan segelintir elit, sedangkan kemaslahatan khalayak terabaikan. Akibat gaya politik oligarki, pemerataan ekonomi, budaya transparansi, etika profesionalitas, ataupun kedaulatan rakyat secara umum terganggu. Sebuah ancaman bagi prinsip demokrasi.
Profesor Hamam menegaskan, publik harus diberikan pemahaman dan pencerahan mengenai karakter pemimpin yang memang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan menggunakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan.
Para pakar memberikan pandangan-pandangan mengenai etika kepemimpinan serta peran politik yang lebih substansif agar Pilpres dan Pilkada 2024 tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan, melainkan sebuah itikad dan upaya bersama demi mewujudkan Indonesia berdaya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pelanggengan kekuasaan yang menjadi ciri pemerintahan oligarki pun harus ditentang karena akan mencederai esensi dari Pancasila itu sendiri.
“Bahayanya kepemimpinan oligarki sehingga kegiatan dialog kebangsaan berperan sebagai wahana literasi masyarakat tentang suksesi kepemimpinan bangsa, sekaligus menjadi arahan norma dan ekspektasi bagi calon pemimpin yang siap berkontestasi nanti,” tandasnya.
Kejujuran, ketangguhan, serta integritas merupakan standar bagi pemimpin ideal yang berkomitmen untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka menjawab segala tantangan bangsa di tengah desakan persoalan nasional maupun global. Demi mewujudkannya, langkah pertama yang harus dilakukan ialah memastikan perhelatan pemilu 2024 memiliki sosok-sosok pemimpin semacam itu.
Dialog kebangsaan kali ini akan dihadiri sekitar 40-an Rektor perguruan tinggi Indonesia, diantaranya dari Bali, Jambi, NTB, Buton, Medan, Yogyakarta, termasuk Ketua Forum Rektor. (Met)
