Yogyapos.com (SLEMAN) - Korupsi dilakukan oleh para pejabat dan politisi dalam berbagai level instansi pemerintah pusat sampai daerah, parlemen, peradilan, dan korporasi, di antara sumber masalahnya biaya politik tinggi.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-uwm-menjawab-kebutuhan-ahli-hukum-bisnis-pariwisata-7628
“Korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan politisi penyebab utamanya biaya politik dalam pemilihan umum sangat tinggi. Jadi biaya politik yang mahal memicu para pejabat, politisi dan lainnya berkorupsi,” kata pakar hukum Dr Busyro Muqoddas SH MHum pada Kuliah Umum Magister Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) di Kampus Terpadu di Jalan Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sabtu (15/10/2022.
Suasana kuliah umum mahasiswa Magister Hukum UWM, Sabtu (15/10/2022)
Acara kuliah umum mahasiswa baru pasca sarjana Fakultas Hukum UWM, dan para mahasiswa strata satu (S1) yang sedang menyelesaikan skripsi.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-uwm-mewisuda-162-sarjana-di-kampus-terpadu-8055
Dekan Fakultas HukumUWM Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum menyatakan, ikut sertanya para mahasiswa S1 yang sedang menulis tugas akhir dalam kuliah umum ini, diharapkan mereka bisa langsung menjadi mahasiswa magister hukum UWM usai mereka diwisuda pada Maret 2022.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-neo-letto-menyapa-ratusan-mahasiswa-baru-uwm-di-kampus-terpadu-8079
Magister hukum FH UWM yang baru mulai perkuliahan pada semester ganjil 2022 ini, telah mendapat izin akreditasi B.
“Mahasiswa magister hukum yang lulus bisalangsung diwisuda dengan diperolehnya akreditasi B,” kata Kelik Endro Suryono.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-uwm-yogya-dan-kabupaten-paser-kembangkan-kerjasama-lintas-sektoral-6543
Sentuhan oligarki dan korporat
Problem korupsi yang merata di berbagai instansi dan jabatan, menurut Busyro Muqoddas, biaya politik sangat fantastis besarnya.
Fungsionaris KPK 2010-2014 itu menjelaskan, KPK memiliki data lengkap biaya korupsi. Biaya politik calon bupati/walikota rata-rata Rp 30 miliar, sementara gaji bupati/walikota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu juga biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp 100 miliar, sedang biaya pilihan presiden biaya tak terhingga atau unlimited.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-persentase-doktor-uwm-lebih-tinggi-secara-nasional-5863
“Teman akrab saya ditawari menjadi wakil presiden diminta setor modal biaya politik dengan setor Rp 7 triliun,” katanya.
Menurut Busyro, biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada. Pilihan presiden misalnya, terdapat syarat presidential threshold sebesar 20 persen. Meskipun ini sudah dijudicial review, MK mengkandaskan gugatan itu.
Dalam keruhnya korupsiitu, peran ologarki dan bisnis ikut memperparah korupsi. Ketua Komisi Yudisial (KY) mengatakan, bisnis dan pemodalnya identik sebagai variable dependen yang mempengaruhi sejumlah oligarki dan kebijakanpolitik. Para pemodal berusaha untuk membeli para calonpresiden, calon kepala daerah, dan pejabat lainnya agar pejabat terpilih mendukung kepentingan bisnis mereka.
Menurut Busyro Muqoddas, korupsi terjadi dalam sejumlah desain, yaitu korupsi atas dasar alasan kebutuhan pejabat, politisi (by need) untuk mengembalikan modal politik, korupsi atas dasar serakah (by greed) yang dilakukan oleh orang kaya sekaligus serakah, dan korupsi yang dirancang melalui undang-undang (by design).
Menyinggung peran intelektual kampus, menurutnya, harus terlibat secara intensif dalam berbagai gerakan dan pembuatan regulasi antikorupsi.
“Para intelektual kampus harus terlibat pemberantasan korupsi secara sabar dan telaten,” ajaknya.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-webinar-ketahanan-pangan-kolaborasi-uwm-dan-utp-6474
Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc saat membuka kuliah umum, menyatakan, oligarki dan kekuatan bisnis yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terjadi dalam pemerintahan yang kepemimpinannya lemah.
Busyro Muqoddas bersama para dosen Magister Hukum UWM
Dalam kasus Amerika, menurut Prof Edy Suandi Hamid, kekuatan pengusaha relatif kecil untuk pengaruhi pengambilan kebijakan.
“Celakanya, di Indonesia kepemimpinan belum kuat, pasal-pasal undang-undang mungkin pesanan dari oligaki dan kekuatan bisnis,” tandasnya.
Dalam pidato pembukaan, Prof Edy Suandi Hamid menyatakan jajaran universitas bersyukur atas 'dua kado' pada usia 40 tahun, yaitu UWM bisa membuka pasca sarjana hukum dan mendirikan gedung baru di Jalan Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sleman. (Mkb)
