Yogyapos.com (BANTUL) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Bantul sebagai leading sector mengharapkan tahapan program Padat Karya 2023 di kabupaten ini dapat berjalan lancar.
Tahapan-tahapannya telah bergulir dan sebelum melaksanakan pembangunan fisik, Disnakertrans Bantul telah mengadakan berbagai kegiatan antara lain rapat koordinasi dan bimtek (bimbingan teknis).
“Salah satunya adalah rapat koordinasi dan bimbingan tehnis terhadap 2001 para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang digelar pada Rabu (22/2/2023) di Pemkab Bantul,” kata Kepala Disnakertrans Bantul Istirul Widhilastuti, di Bantul, Kamis (23/2/2023).
BACA JUGA: 969 Gram Ganja dan 1008 Pil Sapi Dipasok dari Aceh, 2 Tersangka Diamankan dan Seorang Buron
Istirul Widilastuti menyampaikan, rapat koordinasi ini diperlukan dan bertujuan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan fisik yang rencananya dilaksanakan secara serentak pada 20 Maret 2023. Rapat koordinasi ini juga bertujuan guna menyamakan persepsi para PPL yang merupakan perpanjangan tangan dinas.
Para PPL yang terdiri dari unsur ASN dan masyarakat ini akan mengawasi pekerjaan pada masa kerja selama 21 hari. Tujuannya supaya tidak ada miskomunikasi. Mereka nanti yang mewakili dinas dalam proses pelaksanaan fisik, sehingga saat ada kendala di lokasi, nantinya mereka akan bergerak cepat bekerjasama dengan ketua kelompok untuk sigap menyelesaikan kendala dan persoalan yang timbul.
BACA JUGA: Lektol Czi Ardianta Purwadhana Gantikan Letkol Inf Eduard Hendri Sebagai Dandim Kebumen
“Apabila masalah yang ada dibiarkan, tentu dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu, para PPL supaya segera berkoordinasi dengan ketua kelompok di tempat mereka ditugaskan.
Masing-masing PPL telah dibekali dengan gambar rancangan proyek yang akan dikerjakan di tempat mereka bertugas. Sebelum proses pengerjaan, maka mereka jug harus memberikan laporan terkait material yang dikirim. “Selain itu juga harus tahu sistem pelaksanaan fisik di lokasi. Mengetahui berapa volume yang harus dikerjakan di masing-masing lokasi, spesifikasi seperti apa bahkan kendala yang dihadapinya di lapangan,” tambahnya.
BACA JUGA: Silaturahmi Surya Paloh-AHY Indikasi 'Kapal Koalisi' Kian Kokoh untuk Kemenangan Pemilu 2024
Dikatakan, PPL harus mencocokkan pekerjaan dengan gambar yang ada termasuk fisik yang dibangun dan kualitasnya tidak boleh asal-asalan.
Misalnya, kalau cor jangan sampai ketebalannya kurang dari 10 cm. Kalau dibuat lebih bagus, silahkan. Tetapi kekurangan material ditambah secara swadaya oleh masyarakat.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, semua pihak saat ini dituntut menerapkan birokrasi yang lincah. Maka dari itu PPL juga harus tertib administrasi termasuk dalam pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban).
BACA JUGA: Sengketa Akibat Salah Ukur Tanah Berujung Perdamaian
SPJ yang dibuatnya harus dikoordinasikan dengan kelompok, sebelum ditandatangani. Namanya diteliti dadulu. “Ini agar ketika sudah tertandatangani bisa langsung proses pentransferan upah HOK (Hari Orang Kerja). Setelah selesai pekerjaan, uang baru ditransfer melalui rekening salah satu pekerja padat karya,” jelasnya.
Tentang proses pengerjaan fisik padat karya ini dilaksanakan secara serentak pada 20 Maret di 238 lokasi. Jumlah tersebut terdiri dari 153 lokasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul dan 84 lokasi dari APBD DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Anggaran di 238 lokasi itu senilai Rp 100 juta per lokasi.
Sedangkan padat karya dengan anggaran Rp 200 juta per lokasi yang bersumber BKK APBD DIY dengan jumlah 117 lokasi akan digelar setelah Lebaran 2023. (Spd)
