KEBERAGAMAN suku bangsa, budaya, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia menjadi suatu kekayaan tersendiri. Keberagaman dan perbedaan merupakan realita yang mesti dijalani masyarakat Indonesia. Di samping itu, negara juga mengakui adanya enam agama sebagai satu bagian penting kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajemukan dan perbedaan.
Wakil Ketua DPRD Bantul, H Subhan Nawawi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan bedah buku bertema 'Menguatkan Toleransi Antar Agama di Pedesaan' karya Syarif Ahmad. Bedah buku diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Bantul, Minggu (4/12/2022) pagi, di Aula Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Bantul.
“Mengenai agama sudah pasti berdasarkan Pancasila sila pertama. Kebebasan memeluk agama dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” ujarnya di hadapan para santri, kaum perempuan, pengurus organisasi, dan tokoh masyarakat.
Adanya perbedaan agama, imbuh Subhan, bukan untuk saling menjatuhkan. Bukan pula mencari kesalahan atau kejelekan. Namun, kemajemukan yang ada justru lebih memperkuat kebhinekaan Indonesia. Karena Indonesia negara besar, dibangun atas dasar perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, serta keanekaragaman lain di dalamnya.
“Maka toleransi senantiasa dikedepankan sehingga kerukunan antar agama, suku bangsa tetap terjaga. Cara agar kita bisa saling menjaga toleransi adalah dengan belajar dan berpengetahuan. Pengetahuan bisa diperoleh dari berbagai tempat, media, maupun kegiatan. Contohnya seperti bedah buku ini,” ungkapnya.
Ia menyebut, manfaat kegiatan bedah buku di antaranya peserta dapat mengambil pelajaran dari isi buku. Paparan dan pengalaman narasumber menjadi referensi cukup baik guna menambah wawasan dan pengetahuan.
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr Suyadi SAg MA, mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia sudah selesai sejak 2017 lalu. Sementara di Indonesia, Pendidikan kewarganegaraan masih terus diajarkan di sekolah mengingat potensi konflik antar suku bangsa dan agama di Indonesia cukup besar.
‘Konflik kecil sekalipun bisa memicu perpecahan bangsa. Konflik merupakan alat penting alias modal bagi pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia rukun dan damai. Mereka ingin menggoyahkan NKRI. Maka, potensi konflik harus diredam sehingga toleransi penting bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan,” paparnya.
Pada prakteknya, toleransi memang tidak mudah dilakukan. Keterlibatan pimpinan wilayah serta tokoh masyarakat setempat amat diperlukan. Jangan sampai persoalan kecil berkembang jadi besar karena ulah pihak tidak bertanggung jawab.
Pesenta antusias mengikuti acara bedah buku || YP-Mufti
Suyadi melanjutkan, agama menjadi salah satu pilar pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Munculnya persoalan internal dalam negeri bisa menghambat laju pembangunan yang sedang dilaksanakan. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Banyak aktivitas keagamaan diselenggarakan sehingga kesan religius nampak sangat kuat.
“Religiusitas harus diwujudkan dan ditunjukkan dengan toleransi antar umat beragama. Demikian pula penganut agama lain, tentu memiliki aktivitas keagamaan masing-masing. Setiap aktivitas perlu disikapi secara bijak. Jangan sampai terjadi konflik agama hingga merembet kepada konflik suku bangsa,” ujarnya.
Menurut Suyadi, ada beberapa hal penyebab konflik. Pertama, prasangka (kesalahpahaman). Berpikir terbuka, memperkuat interaksi jarak dekat, dan silaturahmi antar warga dinilai mampu mengatasinya. Kedua, Stereotipe. Kebanyakan orang sekedar memandang penampilan orang lain secara sekilas dari kesan pertama saja. Bukan melihat secara keseluruhan. Padahal ada banyak hal yang mungkin saja nampak ketika terjalin pergaulan yang lebih dekat.
Solusi persoalan di atas yakni dengan menjalin interaksi, pergaulan yang baik, atau kekeluargaan. Tidak membeda-bedakan apapun latar belakang seseorang. Cara lain ialah mengutamakan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama meski terdapat perbedaan. Penyebab konflik ketiga adalah diskriminasi.
“Poin ketiga ini bisa terjadi ketika stereotipe menimbulkan perilaku tidak adil terhadap orang lain. Di situlah kemudian terjadi diskriminasi, lebih disebabkan faktor ketidakadilan,” jelasnya.
Kegiatan bedah buku diwarnai diskusi dan tanya jawab seputar toleransi dan keberagaman. Bedah buku juga digelar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul. Bedah buku dengan narasumber yang sama berlangsung siang hingga sore hari. Kegiatan diikuti Barisan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama bersama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantul. Bedah buku di SKB mengambil tema 'Menangkal Masuknya Paham Radikalisme pada Masyarakat Desa' karya Sutrisni SPd. (Mufti)
