Yogyapos.com (YOGYA) - Sesuai kewenangan yang dimiliki Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY mengajukan arsip Yogyakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (1946-1949) sebagai Memori Kolektif Bangsa kepada ANRI. Khazanah arsip tersebut memiliki klasifikasi terbuka sehingga bisa diakses publik untuk kepentingan pendidikan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY Dra Monika Nur Lastiyani MM kepada yogyapos.com, di kantornya Kamis (2/3/2023). Media rekam arsip yang diajukan, lanjutnya, berupa tekstual terdiri atas khazanah arsip DPAD DIY 179 nomor berkas.
“Rencananya khazanah Kraton Yogyakarta 128 nomor berkas dan khasanah Puro Pakualaman 31 nomor berkas juga akan diajukan. Sedangkan arsip foto khasanah DPAD DIY sebanyak 317 nomor dan arsip audiovisual khasanah DPAD DIY 9 nomor,” tandasnya.
Sementara itu Budi Santoso SS MA (Ketua Tim Kerja Registrasi Arsip MKB) menjelaskan Yogyakarta sebagai ibu kota RI berlangsung mulai 04 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949.
“Perpindahan ini dilakukan secara rahasia mengingat kondisi Jakarta yang waktu itu tidak aman. Rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri kabinet ke Yogyakarta dengan Kereta Api Luar Biasa sekitar pukul 18.00 WIB dan sampai di Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pukul 09.00 WIB,” jelasnya.
Pasukan gerilya memasuki Yogyakarta || YP-Dok DPAD DIY
Rombongan kabinet tersebut, imbuhnya, kemudian tinggal selama tujuh pekan di kompleks Pakualaman. Hal ini dilakukan karena menunggu proses perbaikan Istana Negara Gedung Agung yang saat itu rusak sepeninggal Jepang.
“Pengumuman perpindahan pemerintahan Republik Indonesia tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada malam harinya setelah rombongan presiden sampai di Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946. Kemudian, sebagian kementerian juga berkedudukan di Yogyakarta. Sebagian Kementerian Penerangan yang berpindah adalah bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi,” jelasnya.
Alasan pemindahan pusat pemerintahan, menurut Mr Ali Sastroamidjojo, karena keadaan di Jakarta tidak aman dan untuk penyempurnaan organisasi dalam negeri.
“Sehubungan dengan pemindahan pusat pemerintahan tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana baik bagi keperluan institusi kementerian, maupun bagi anggota keluarga para menteri. Untuk itu, Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta mengeluarkan pengumuman pembentukan Panitia Perumahan pada tanggal 6 Agustus 1946,” pungkasnya.
Menanggapi upaya DPAD DIY tersebut, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (KASAGAMA) Wahjudi Djaja, SS, MPd mendukung dan menyambut positif.
“Kedudukan Yogyakarta sebagai Ibukota Negara periode 1946-1949 amat penting dijadikan bahan pembelajaran para siswa sebagai muatan lokal keyogyakartaan. Kemarin kita peringati Serangan Oemoem 1 Maret 1949, tetapi betapa banyak tokoh, peristiwa dan jejak peninggalan sejarah yang semakin dilupakan. Harus ada gerakan kolektif untuk membangkitkan kesadaran sejarah,” pesannya. (Iud)
